Literasi sebagai Wajah Kemerdekaan: Menjemput Indonesia yang Lebih Cerdas

 17 Agustus dan PR Literasi: Mengukur Kemerdekaan Pendidikan Indonesia Hari Ini

1. Latar Belakang

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan sebagai momentum untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa sekaligus merefleksikan perjalanan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, makna merdeka tentu tidak lagi hanya berkaitan dengan terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan secara fisik. Kemerdekaan pada masa sekarang juga harus dimaknai sebagai kemampuan seluruh masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam meningkatkan kualitas hidup, termasuk melalui pendidikan dan literasi.

Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menempatkan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia. Artinya, pendidikan bukan sekadar program pembangunan, melainkan bagian dari amanat konstitusi yang harus diwujudkan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah, kondisi ekonomi, maupun latar belakang sosial.

Namun, kemerdekaan dalam bidang pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya sekolah yang telah dibangun atau meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami, mengolah, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi.

Literasi pada akhirnya tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan membaca sebuah teks. Literasi merupakan kemampuan yang memungkinkan seseorang menggunakan informasi untuk belajar, mengambil keputusan, mengembangkan pemikiran kritis, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Karena itu, persoalan literasi merupakan salah satu “pekerjaan rumah” bangsa Indonesia dalam memaknai kemerdekaan pada era modern.

Momentum 17 Agustus seharusnya menjadi kesempatan untuk bertanya kembali: apakah seluruh anak Indonesia telah benar-benar merdeka dalam memperoleh pengetahuan? Apakah anak-anak yang tinggal di daerah terpencil memiliki kesempatan belajar yang sama dengan mereka yang tinggal di kota besar? Pertanyaan tersebut penting karena kemerdekaan pendidikan pada hakikatnya bukan hanya mengenai tersedianya sekolah, tetapi juga mengenai kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan sumber pengetahuan yang berkualitas.

2. Substansi/Pembahasan

Salah satu tantangan literasi Indonesia adalah kesenjangan kesempatan belajar antardaerah. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan pembangunan pendidikan menghadapi tantangan yang kompleks. Di sebagian wilayah, masyarakat dapat dengan mudah mengakses sekolah, perpustakaan, toko buku, internet, dan berbagai sumber pembelajaran digital. Namun, di wilayah lain, keterbatasan infrastruktur, jarak, ketersediaan tenaga pendidik, koleksi buku, dan akses internet masih menjadi hambatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan literasi bukan semata-mata persoalan apakah seseorang memiliki kemauan membaca. Minat dan kemampuan literasi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk membaca dan belajar. Sulit mengharapkan budaya membaca tumbuh secara optimal apabila buku berkualitas sulit ditemukan atau fasilitas belajar belum tersedia secara memadai.

Tantangan berikutnya terlihat dari kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan informasi. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diselenggarakan OECD menunjukkan bahwa kemampuan membaca peserta didik Indonesia masih menghadapi tantangan dibandingkan rata-rata negara OECD. Temuan tersebut tidak seharusnya sekadar dipahami sebagai persoalan peringkat, melainkan sebagai bahan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam memahami teks, menginterpretasikan informasi, dan menggunakan pengetahuan untuk menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari (OECD, 2023).

Dalam konteks tersebut, kemerdekaan pendidikan perlu dimaknai lebih luas. Seorang anak belum sepenuhnya “merdeka belajar” apabila ia dapat bersekolah tetapi tidak memiliki akses terhadap sumber bacaan yang memadai. Demikian pula, keberadaan internet tidak otomatis menyelesaikan persoalan literasi. Era digital justru menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi, hoaks, manipulasi informasi, dan konten yang tidak terverifikasi.

Oleh sebab itu, literasi digital harus berjalan berdampingan dengan literasi membaca. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membedakan fakta dan opini, memeriksa sumber informasi, memahami konteks, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dalam masyarakat demokratis, kemampuan tersebut penting karena kualitas keputusan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang mereka konsumsi.

Upaya meningkatkan literasi juga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Keluarga, pemerintah, komunitas, perguruan tinggi, media, dunia usaha, serta masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya. Sekolah memang menjadi pusat pendidikan formal, tetapi kebiasaan membaca dapat tumbuh melalui lingkungan keluarga dan ruang sosial yang mendukung kegiatan belajar.

Di sinilah keberadaan taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, perpustakaan keliling, komunitas literasi, serta gerakan donasi buku menjadi relevan. Ruang baca sederhana sekalipun dapat memiliki dampak besar apabila dikelola secara konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Buku yang tersedia juga perlu beragam, mulai dari buku anak, ilmu pengetahuan populer, keterampilan, sejarah, kebudayaan, hingga bacaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Pemerintah sendiri telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk memperkuat budaya literasi. Salah satunya adalah Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang mendorong penguatan literasi melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa membangun budaya literasi membutuhkan ekosistem, bukan hanya kegiatan membaca yang bersifat seremonial.

Selain akses terhadap buku, transformasi digital dapat menjadi peluang untuk memperluas pemerataan pengetahuan. Perpustakaan digital dan bahan pembelajaran daring memungkinkan masyarakat mengakses sumber bacaan tanpa harus berada di perpustakaan fisik. Akan tetapi, digitalisasi harus diikuti pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan kemampuan menggunakan teknologi. Jika tidak, transformasi digital justru berpotensi menciptakan bentuk kesenjangan baru antara masyarakat yang memiliki akses dan keterampilan digital dengan masyarakat yang belum memilikinya.

Dalam semangat 17 Agustus, perjuangan meningkatkan literasi dapat dipandang sebagai bentuk perjuangan kemerdekaan pada masa kini. Jika generasi terdahulu memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme, generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kemerdekaan dari ketidaktahuan, keterbatasan akses pendidikan, disinformasi, dan ketimpangan pengetahuan.

Literasi juga memiliki hubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan Indonesia. Bangsa yang memiliki masyarakat literat akan lebih siap menghadapi perubahan teknologi, kompetisi global, perkembangan artificial intelligence, serta perubahan dunia kerja. Sebaliknya, rendahnya kemampuan memahami dan mengolah informasi dapat menyebabkan masyarakat menjadi konsumen teknologi tanpa memiliki kemampuan yang cukup untuk menciptakan inovasi.

Karena itu, peringatan kemerdekaan semestinya tidak berhenti pada perlombaan, upacara, dan pemasangan bendera merah putih. Nilai kemerdekaan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Gerakan membaca bersama, pengumpulan buku untuk wilayah yang membutuhkan, pengembangan taman bacaan, pendampingan belajar anak, hingga pelatihan literasi digital dapat menjadi bentuk sederhana dalam mengisi kemerdekaan.

Kemerdekaan pendidikan pada akhirnya harus menghasilkan kesetaraan kesempatan. Seorang anak yang lahir jauh dari pusat kota tetap harus memiliki kesempatan untuk bermimpi, belajar, dan mengembangkan kemampuannya. Tempat kelahiran maupun kondisi ekonomi keluarga seharusnya tidak menjadi batas bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan.

3. Kesimpulan

Peringatan 17 Agustus merupakan momentum untuk tidak hanya mengenang kemerdekaan yang telah diperjuangkan, tetapi juga menilai sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah dirasakan seluruh masyarakat. Dalam bidang pendidikan, salah satu pekerjaan rumah yang masih perlu terus diselesaikan adalah memperkuat literasi dan memastikan akses terhadap sumber pengetahuan semakin merata.

Kemerdekaan pendidikan bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis atau keberadaan bangunan sekolah. Kemerdekaan pendidikan berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan pemikiran kritis, memahami informasi, dan menggunakan pendidikan untuk memperbaiki kehidupannya.

Pemerataan akses buku, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan perpustakaan dan taman bacaan, penguatan komunitas literasi, pemerataan infrastruktur digital, serta peningkatan kemampuan literasi digital perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Pada usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81, perjuangan bangsa belum selesai; bentuknya telah berubah. Salah satu perjuangan terbesar hari ini adalah memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan. Sebab, bangsa yang benar-benar merdeka bukan hanya bangsa yang mampu menentukan nasibnya sendiri, tetapi bangsa yang memberikan kesempatan kepada setiap generasinya untuk membaca, berpikir, belajar, dan menentukan masa depannya sendiri.

Referensi

• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). PISA 2022 Results: The State of Learning and Equity in Education. Paris: OECD Publishing.
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gerakan Literasi Nasional (GLN).
• Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
• UNESCO. Berbagai publikasi mengenai literasi, pendidikan, dan pemerataan akses pembelajaran.